Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Rasyid Rizani, S.HI., M.HI

(Hakim pada Pengadilan Agama Bajawa – NTT)

 

  1. A.     PENDAHULUAN

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Mengenai ketentuan khusus tentang Perbankan Syariah diatur dalam UU No 21 tahun 2008.

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU No 10 tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip syariah yaitu

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkanhukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). “[1]

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing).  Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (interest free), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah (jual beli), ijarah (sewa) atau ijarah wa iqtina (sewa beli) dan lain-lain.

Pada tulisan ini penulis mencoba membahas tentang penerapan prinsip syariah tersebut dalam produk Perbankan Syariah. Namun penulis memfokuskan penelitian penerapan prinsip syariah tersebut hanya pada akad-akad murabahah, wadi’ah, wakalah, dan qardh al-Hasan

 

  1. B.      PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PERBANKAN SYARIAH

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perbankan Syariah adalah :

  1. UU no 3 tahun 2004 perubahan atas UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  2. UU No 10 tahun 1998 perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
  3. UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kemudian diatur lagi  dalam Peraturan Bank Indonesia, di antaranya termuat dalam :

  1. PBI no 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bak Umum Konvensional menjadi bank Umum berdasarkan prinsip Syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
  2. PBI no 7/35/PBI2005 tentang perubahan atas PBI no 6/24/PBI/2004 tentang Bak Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  3. PBI no 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  4. PBI no 8/25/PBI/2006 tentang perubahan atas PBI no 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah
  5. PBI no 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.
  6. Dan lain-lain

Sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang bank Syariah ini di antaranya :

  1. NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
  2. NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
  3. NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
  1. NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
  2. NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
  3. NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’
  4. NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
  5. NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
  6. NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
  7. NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
  8. NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
  9. NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
  10. NO: 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
  11. NO: 14/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
  12. NO: 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
  13. NO: 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
  14. NO: 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
  15. NO: 18/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
  16. NO: 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang Al-Qardh
  17. NO: 20/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah

  1. C.      PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Secara umum Perbankan Syariah diawasi oleh Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai bank Sentral, dan secara khusus pengawasnnya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

Menurut keputusan DSN No.01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan MUI, DSN bertugas sebagai berikut :

  1. 1.       Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya.
  2. 2.       Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha
  3. 3.       Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
  4. 4.       Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.[2]

Tentang Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 32 antara lain

1)      Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

2)      Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

3)      Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan  Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Peran utama ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasioanl bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.[3] Adapun yang menjadi Wewenang DPS adalah :

  1. Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan Bank lainnya.
  2. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank Islam yang telah atau sedang berjalan. Namun dinilai pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan syariah.[4]

Dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 35 ayat 1 bahwa  Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Aturan tentang ini diatur dalam Pasal 50 yaitu Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Juga pasal Pasal 52 ayat 1 : Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

  1. D.      ASAS, TATA KELOLA, TUJUAN, DAN FUNGSI PERBANKAN SYARIAH

Dalam pasal 1 UU No 21 tahun 2008 dijelaskan mengenai pengertian dari perbankan syariah itu sendiri yaitu : “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (pasal 1 ayat 1 UU no 21 tahun 2008).

Selanjutnya dalam menjalankan operasinya haruslah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dituangkan dalam pasal 12 UU no 21 tahun 2008 yaitu “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 26 yaitu :

1)      Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.

2)      Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

3)      Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

4)      Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.

5)      Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.[5]

Operasional perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud di atas diatur lebih lanjut oleh PBI. Hal ini tertuang dalam pasal 34 ayat 3 UU no 21 tahun 2008 yaitu : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Mengenai akad  yang digunakan dalam transaksi perbankan ini adalah adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. (pasal 1 ayat 13 UU no 21 tahun 2008). Dalam pasal 1 ayat 12 ditegaskan bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kemudian hal ini ditegaskan lagi lebih lanjut pada pasal 2 antara lain :Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. (pasal 2 UU no 21 tahun 2008)

Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasan pasal 2 UU ini yaitu : Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

  1. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
  2. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
  3. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
  4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
  5. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 3 tujuan Bank Syariah diejlaskan antara lain Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

  1. E.       JENIS DAN KEGIATAN USAHA

Dalam pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

  1. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad  wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  2. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah  atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  3. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad  musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  4. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  5. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  6. menyalurkan  Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk  ijarah muntahiya  bittamlik  atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  7. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  8. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  9. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah,  musyarakah,  mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
  10. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  11. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  12. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
  13. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  14. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  15. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
  16. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  17. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 20 Ayat 1 juga dijelaskan Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

  1. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
  2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
  3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
  4. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
  5. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  6. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
  7. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
  8. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
  9. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk lebih jelas mengebnai perbedaan antara Bank syariah dan konvensional dapat dilihat pada tabel berikut[6] :

no

Perbedaan

Bank Syariah

Bank Konvensional

1

2

3

4

Falsafah

Operasionalisasi

Aspek sosial

Organisasi

Tidak berdasarkan bunga,  Berdasarkan bunga spekulasi, dan ketidakjelasan

  • Dana masyarakat berupa   titipan dan investasi yang  yang baru akan mendapatkan harus hasil jika ’diusahakan’  terlebih dahulu.
  • Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan

Dinyatakan secara ekplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi organisai

Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan bunga

  • Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat juatuh tempo
  • Penyaluran pada sektor  yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama

 

Tidak diketahui secara tegas

 

 

Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Dalam pasal Pasal 22 disebutkan bahwa Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Mengenai larangan Bagi Bank Syariah dan UUS dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat 1 yaitu Bank Umum Syariah dilarang:

  1. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  2. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
  3. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  4. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

 

  1. F.       AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH

 Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 telah menetapkan syarat untuk berbagai produk perbankan syariah baik berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Dibidang penghimpunan dana telah diatur simpanan yang bersifat titipan, yakni giro wadi’ah, dan tabungan wadi’ah juga simpanan bersifat investasi, yakni : giro mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.[7]

Pada bidang penyaluran dana, Peraturan Bank Indonesia dimaksud telah mengatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 bahwa produk – produk penyaluran dana dalam perbankan syariah yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah dan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik serta Qardh.[8]

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia, sewa menyewa yang disebut juga  ijarah  diatur lebih lanjut  dalam Surat Keputusan  Direksi  Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah terutama dalam pasal 28 yang menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi:

  1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu:
    1. Giro berdasarkan prinsip wadi’ah;[9]
    2. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah;
    3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;atau
    4. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah
    5. Melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
      1. Murabahah;  b. Istihna; c. Ijarah; d. Salam; e.  Jual beli lainnya
      2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
        1. Mudharabah b. Musyarakah c. Bagi hasil lainnya
        2. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
          1. Hiwalah b. Rahn c. qard[10]

Jadi, Prinsip pembiayaan dalam bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu prinsip jual beli/bai’, prinsip sewa/ijarah, prinsip bagi hasil/syirkah, dan prinsip pelengkap.

Prinsip jual beli dan sewa memiliki karakteristik natural certainty contract, yang berarti bawa kontrak dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah murabahah, salam, dan istishna.

Prinsip bagi hasil memiliki karakteristik natural uncertainty contract, yang berarti kontrak dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah musyarakah dan mudharabah.

Prinsip pelengkap dalam bank syariah pada dasarnya adalah prinsip tabaru’ (kebaikan). Jadi, tidak ada keuntungan yang disepakati pada kontrak perjanjian. Transaksi tidak bermotifkan keuntungan, tetapi diperbolehkan mengenakan biaya administrasi.

Jelaslah bahwa bank syariah dapat melakukan kegiatan untuk menerima penyimpanan dana, dan dapat menyalurkan pembiayaanya itu menyediakan sejumlah dana sebagaimana diuraikan lebihlanjut dalam PBI Nomor9/19/PBI/2007.

Peraturan Bank Indonesia Nomor9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam  kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, antara lain mengatur :

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

  1. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah,
  2. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hakmilik (Ijarah Muntahiyyah bit Tamlik),
  3. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas AkadMurabahah, Salam, dan Istishna,
  4. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad Qardh, dan
  5. Transaksi multijasa yang didasarkan antara laina tas AkadI jarah atau Kafalah.[11]

Untuk lebih jelasnya tentang pola akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut[12] :

Pendanaan :

Produk / jasa

Akad

Giro

Tabungan kurban

Tabungan haji

Tabungan umum

Tabungan investasi pendidikan

Deposito umum

Deposito khusus

Program dana pensiun

Obligasi

Wadiah yad dhamanah

Wadiah yad dhamanah

Wadiah yad dhamanah/mudharabah

Mudharabah

Mudharabah

Mudharabah

Mudharabah

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah wal murabahah

Pembiayaan :

Produk / jasa

Akad

Modal kerja

Investasi

Pembiayaan proyek

Pengadaan barang investasi

Pembiayaan kendaraan bermotor

Pembiayaan pabrik dan mesin

Pembiayaan pendidikan

Pinjaman kebajikan

Gadai

Take over

Pertanian

Mudharabah, musyarakah, murabahah

Mudharabah, musyarakah, murabahah

Mudharabah, musyarakah, murabahah

Murabahah

Murabahah

Murabahah / ishtisna

Ijarah

Qardhul hasan

Rahn / qardh

Hawalah

Salam

Jasa Perbankan :

Produk / jasa

Akad

Jasa produk :

Kartu ATM

SMS Banking

Jual beli valuta asing

Garansi Bank

L/C dalam negeri

L/C

 

Jasa operasional :

Kliring

RTGS

Inkaso

Transfer

Pajak online

Referensi Bank

 

Jasa investasi:

Investasi khusus

Reksadana

 

Ujr

Ujr

Sharf

Kafalah

Wakalah

Wakalah

 

 

Wakalah

Wakalah

Wakalah

Wakalah

Wakalah

Surat keterangan

 

 

Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah

  1. G.     PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH, WADI’AH, WAKALAH, DAN MUDHARABAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH

Akad yang dilakukan berdasarkan asas: ikhtiyari/sukarela. Amanah / menepati janji, ikhtiyati/kehati-hatian, luzum / tidak berubah, saling menguntungkan, taswiyah / kesetaraan, transparansi, kemampuan, taisir / kemudahan, I’tikad baik, dan sebab yang halal. [13]

  1. 1.       MURABAHAH

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

Dalam pasal 116 KHES dijelaskan tentang ketentuan jual beli murabahah ini yaitu :

1)      Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.

2)      Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.

3)      Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Dalam pasal 117 :

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.

Pasal 118 :

Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

Pasal 119 :

Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Murabahah  juga merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam mumalah islamiyah.[14] Dalam perkembangannya, murabahah kemudian digunakan oleh perbankan syari’ah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Bank kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai atupun cicil.[15]

Murabahah  merupakan  bentuk  pembiayaan  yang diperbolehkan oleh para ulama dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut Syari’ah. Mekanisme pembiayaan  murabahah  mempunyai  beberapa  ciri  atau  elemen dasar. Agar penerapan jual beli secara murabahah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah, maka Dewan Syari’ah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tentang ketentuan umum murabahah sebagai berikut: [16]

  1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
  2.  Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
  3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
  6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam ketentuan BI No. 7/46/PBI/2005 pasal 9 ditegaskan lagi mengenai tatacara penyaluran dana murabahah tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ayat  (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku  persyaratan paling kurang sebagai berikut :

  1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
  2. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
  3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang  yang telah disepakati kualifikasinya;
  4. dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli  barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara  prinsip menjadi milik Bank;
  5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
  6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
  7. kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
  8. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

Ayat (2)  Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah;
  2.  dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank  maksimal sebesarkerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut,  dan jika urbun tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Kemudian pada Pasal 10 dijelaskan lagi

Ayat 1 : Dalam pembiayaan Murabahah Bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Ayat 2 : Besar potongan Murabahah kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam Akad dan diserahkan kepada kebijakan Bank.[17]

Urbun dalam murabahah

Urbun adalah  uang  muka  yang  dibayarkan  oleh  pembeli kepada penjual dalam suatu pembelian barang yang menyertai transksi jual beli. Jika pembeli tetap melangsungkan perjanjian jual beli, maka urbun itu menjadi bagian dari pembayaran. Jika tidak, maka uang itu secara otomatis menjadi milik penjual. Perbedaannya dengan uang muka adalah bahwa uang muka dibayarkan sebelum terjadinya kontrak. Sedangkan,  urbun dibayarkan setelah terjadinya akad.

Dalam Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, disebutkan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan uang muka dan urbun adalah sebagai berikut: Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif  dari uang muka maka, maka:

  1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangaannya.

Sedangkan mengenai Jaminan bukan termasuk salah satu rukun atau syarat dalam murabahah. Akan tetapi Jaminan dimaksudkan agar si pemesan barang agar lebih serius dengan pesanannya. Bank dapat meminta jaminan untuk dipegang kepada pemesan barang. Jaminan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh bank syari’ah untuk mengurangi resiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan ini merupakan second way apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan tanggungannnya.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia juga membolehkan jaminan dalam murabahah. Berikut ini isi dari Fatwa tersebut:

  1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tersebut di atas, disebutkan bahwa jaminan dalam murabahah hukumnya adalah boleh. Tujuannya, supaya nasabah lebih serius dengan pesanannya dan bank juga dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Mengenai Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

  1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
  2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

 

Untuk lebih jelasnya mengenai akad yang menggunakan prinsip syariah dalam praktik piutang Murabahah dapat dilihat pada lampiran 1. Bandingkan dengan akad kredit yang ada pada Bank Konvensioanl pada akad yang sama pada lampiran 2.

 

  1. 2.       WADI’AH

Al-Wadi’ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikain kapan saja bila si penitip menghendaki.

Penerima sim­panan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si pe­nyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan keru­sakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kela­laian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang ter­sebut secara utuh. Dengan demikian prinsip yad al-amanah (tangan amanah) menjadi yad adh-dhamanah (tangan penanggung).

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad adh-dhamanah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak di­larang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa in­sentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya nisbah antara bank (shahibul maal) dengan deposan (mudharib) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40%:60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%:55% untuk simpanan deposito.

Contoh rekening giro Wadiah :

Tn. Salman memiliki rekening giro wadiah di BRI Syariah Banjarmasin dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2009 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan BRI Syariah Banjarmasin kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di BRI Syariah Banjarmasin adalah Rp 500.000.000,-. Pendapatan BRI Syariah Banjarmasin dari penggunaan giro wadiah adalah Rp 20.000.000,-.

Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Salman pada akhir bulan Mei 2009.

Jawab :

Rp 1.000.000,-

Bonus yang diterima  =                                             x  Rp 20.000.000,-  x  30 %

Tn. Salman                                  Rp 500.000.000,-  (sebelum dipotong pajak)

= Rp 12.000,-­

Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah :

Tn. Salman memiliki tabungan di Bank Syariah Banjarmasin. Pada bulan juni 2009 Saldo rata-rata tabungan Tn. Salman adalah sebesar Rp 10.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Banjarmasin  dengan deposan adalah 40%:60%. Saldo rata-rata tabungan per-bulan di seluruh Bank Syariah Banjarmasin adalah Rp 10.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank Syariah Banjarmasin yang dibagihasilkan adalah Rp 40.000.000,-.

Berapa keuntungan Tn. Salman pada bulan yang bersangkutan.

Jawab :

Rp 10.000.000,-­

Keuntungan   =                                 x  Rp 40.000.000,-  x  60 %

Tn. Salman             Rp 10.000.000.000,-  (sebelum dipotong pajak)

= Rp 24.000,­-

Akad wadi’ah bisa dilihat pada lampiran 6

  1. 3.       WAKALAH

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pem­beri mandat.

Untuk contoh akad wakalah bisa dilihat pada lampiran 5

  1. 4.       QARDH AL-HASAN

Dalam Pasal 611 KHES dijelaskan tentang  ketentuan umum Qardh yaitu Nasabah al-qardh wajibn mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian untuk biaya administrasi al-qardh dapat dibebankan kepada nasabah. (pasal 612). Selain itu juga untuk menjaga resiko Bank dapat meminta jaminan kepada nasabahnya, “Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu (pasal 613).

Untuk lebih jelas mengenai akad yang berdasarkan prinsip syariah pada produk qardh al-Hasan ini dapat dilihat pada lampiran 4 dimana nasabaha hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok tanpa bunga. Kemudian bandingkan dengan akad pada kredit piutang uang murni pada Bank Konvensional (lampiran 3) yang mewajibkan selain disyaratkan mengembalikan pokok pinjaman juga disyaratkan mengembalikan bunganya.

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku :

Abdullah, M. Ma’ruf, Dr, H, 2006, Hukum Perbankan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Banjarmasin; Antasari Press.

Abdurrahman, Dr, H, MA, 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pedoman Hakim Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, Makalah Jakarta:, Mahkamah Agung RI

Antonio, Muhammad Syafi’I, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: gema Insani.

Ascarya, 2008,  Akad dan Produk Bank Syariah, jakarta: PT. raja Grafindo Persada

Muhamamd, 2004, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Ekonisia,

Muhammad, 2000, Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syari’ah, Yogyakarta: UII Press,

Sudarsono,Heri  2005, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia.

Sumitro, Warkum, 2004, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI, takaful dan pasar modal syariah) di Indonesia, jakarta: PT. raja Grafindo Persada.

Veithzal Rivai dkk, 2007, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan perundang-undangan :

Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang Murabahah no: 04/DSN-MUI/IV/2000, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, MUI (Jakarta: 2006)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria’ah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008).

Peraturan bank Indonesia no. 7/46/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam  kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah

SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999.

Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas UU no 7 tahun 1992

UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah



[1]Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 butir ke 13.

[2]M. Ma’ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia, (Banjarmasin; Antasari Press, 2006), h. 96

[3]Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: gema Insani, 2001), h. 31

[4]Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI, takaful dan pasar modal syariah) di Indonesia, (jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2004), h. 52

[5] Pasal 26 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat pada Abdurrahman, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pedoman Hakim Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, Makalah (Jakarta:, Mahkamah Agung RI, 2008), h. 7 – 8

[6]Sumber: dikutip dari Sudarsono, H., Bank dan Lembaga Keuangan Syariah eskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)

[7]Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan tersebut lihat pada lampiran pasal 3 – 5 Peraturan bank Indonesia no. 7/46/PBI/2005

[8] lihat pasal 6 – 18 PBI no.7/46/PBI/2005

[9]Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah prinsip wadi’ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Lihat pada : Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), cet. Ke-3, h. 58

[10]Lihat SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999. Lihat juga pada: Muhamamd, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 6 – 7

[11]Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam  kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah

[12]Ascarya, Aakad dan Produk Bank Syariah, (jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2008), h. 243 – 246

[13]Lihat pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria’ah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008). H. 15 – 16

[14]Muhammad, Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.22.

[15]Veithzal Rivai dkk, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.779.

[16]Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang Murabahah no: 04/DSN-MUI/IV/2000, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, MUI (Jakarta: 2006) h.24 – 25

[17]Lihat Peraturan Bank Indonesia no. 7/46/PBI/2005 pasal 9 – 10

Bookmark the permalink.

Comments on Facebook