PERKEMBANGAN ISLAM INDOENSIA DI ZAMAN KONTEMPORER

Oleh: Rasyid Rizani, S.HI., M.HI

(Hakim pada Pengadilan Agama Bajawa – NTT)

 Abstrak

Gerakan modern dalam Islam adalah jawaban yang ditujukan terhadap berbagai krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran kerajaan Turki Usmani telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di pinggiran imperium itu. Salah satunya adalah gerakan Wahabi, yaitu sebuah gerakan reformis puritanis (salafiyah), gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah reformasi Islam abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual.

Sementara itu di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda tengah menjalankan politik etisnya yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah formal bagi bumi putera, terutama dari kalangan priyayi dan kaum bangsawan. Dengan adanya pendidikan ini maka lahirlah kaum terpelajar yang peduli akan nasib rakyat Indonesia. Pengetahuan mereka tentang kemiskinan, penindasan dan lain sebagainya, mendorong lahirnya organisasi-organisasi sosial seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Jong Java, Jong Sumatranen, Jong Ambon, Jong Salabes, dan lain-lain.

Kemudian bagaimanakah perjuangan kemerdekaan umat Islam melawan penjajah Belanda dan Jepang, dan bagaimana pula keadaan organisasi politik dan sosial Islam dalam suasana Indonesia merdeka seperti pada masa Revolusi, Liberal, Orde baru hingga kebangkitan baru Islam di masa Orde Baru.

Untuk lebih jelasnya, maka marilah kita simak makalah ini dengan baik dan teliti.

  A.  GERAKAN MODERN ISLAM : ASAL-USUL DAN PERKEMBANGAN.

Pembaharuan dalam Islam ( gerakan modern Islam ) merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif Kerajaan Usmani yang merupakan pemangku khilafah Islam, telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab. Yang terpenting di antaranya adalah gerakan Wahabi, sebuah gerakan Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaharuan Islam abad 20 yang lebih bersifat intelektual.[1]

Katalisator terkenal gerakan pembaharuan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani ( 1897 ). Ia mengajarkan solidaritas Pan-Islam dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa, dengan kembali kepada Islam dalam suasana yang secara ilmiah dimodernisasi.[2]

Gerakan pemikiran yang lahir di Timur Tengah ini telah memberikan pengaruh besar terhadap kebangkitan Islam di Indonesia, bermula dari pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam hingga lahirnya organisasi-organisasi keagamaan seperti SDI di Bogor ( 1909 ) dan Solo ( 1911 ), Muhammadiyah di Yogyakarta ( 1912 ), NU di Surabaya ( 1926 ), dan lain-lain.[3]

Bersamaan dengan itu, pemerintah penjajahan menjalankan politik etisnya dengan mendirikan sekolah-sekolah formal bagi kaum priyayi dan bangsawan. Maka dari hasil pendidikan inilah terlahir organisasi-organisasi sosial yang peduli akan nasib bangsa seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Jong Java, Jong Sumatranen, Jong Ambon, Jong Salabes, dan lain sebagainya.[4]

Baik organisasi-organisasi keagamaan ataupun sosial di atas merupakan benih pencetus nasionalisme dalam pengertian modern.

B.  PERJUANGAN KEMERDEKAAN UMAT ISLAM.

1.      Masa Kolonial Belanda.

Nasionalisme dalam pengertian politik baru muncul setelah H. Samanhudi menyerahkan tampuk kepemimipinan pada bulan Mei 1912  kepada HOS Tjokroaminoto yang mengubah nama dan sifat organisasi  serta memperluas ruang geraknya.[5] SI memperjuangkan sendiri bagi penduduk Indonesia, bebas dari pemerintahan Belanda. Namun, pada perkembangan selanjutnya terjadi perbedaan taktik dan program : golongan Revolusioner Vs golongan Moderat, politik Koperasi tidak sejalan dengan politik Non-koperasi. Puncak perbedaan itu memunculkan ideologinya sendiri yaitu komunisme yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia ( 1923 ).

Bayak yang kecewa dengan perpecahan itu, maka sejak itulah SI dengan tegas menyatakan ideologi Islamnya. Kemudia orang-orang yang kecewa mendirikan kekuatan politik baru yang bebas dari Islam dan Komunisme seperti PNI ( 1927 ), Partindo ( 1931 ), PNI-Baru ( 1931 ). Mereka ini disebut dengan nasionalis “sekuler” dan nasionalis “netral agama”.[6]

Dengan demikian ada 3 kekuatan politik yang mencerminkan 3 ideologi : Islam, komunisme, dan Nasionalis Sekuler. Perpecahan mereka itu menurut Deliar Noer disebabkan oleh pendidikan yang mereka terima bersifat Barat. [7]

Ketiga aliran tersebut terlibat dalam konflik idepgis yang cukup keras. Dalam suasana konflik itu, SI semakin hari semakin merosot, sementara paratai-partai nasionalis sekuler berkembang dengan pesat. Apalagi setelah HOS Tjokroaminoto wafat, SI mengalami beberapa kali perpecahan yang mengakibatkan semakin hilangnya pamor.

Usaha-usaha untuk mempersatukan kembali partai-partai politik dengan aliran-aliran ideologi selalu berakhir dengan kegagalan, karena selalu dihalangi oleh penjajah Belanda. Sementara itu, konflik ideologi terus pula berkembang, dan bahkan golongan nasinalis netral agama pernah menuduh Islam sebagai pembawa perpecahan. H. Agus Salim dituduh menjerumuskan SI menjadi partai pendeta yang mencecerkan kepentingan sosial dan ekonomi rakyat untuk agama.[8]

Tuduhan-tuduhan itu tentu mendapat jawaban dari tokoh-tokoh SI seperti HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim, A. Hasan dan M. Natsir yang ingin menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.

Hanya di Sumatra Barat, masyarakat Islam mampu memadukan antara Islam dengan nasionalisme, yaitu melalui Persatuan Muslimin Indonesia ( Permi ) yang dipimpin oleh Muchtar Luthfi yang baru menyelesaikan studinya di Kairo, Mesir.

Di awal tahun 1940-an, Sukarno yang pernah mendalami ajaran Islam mencoba mendamaikan konflik-konflik itu dengan mengutip pendapat pemikir-pemikir Timur Tengah, termasuk Turki, namun konsep politik beliau ini merupakan penerapan sekularisme.[9]

2.      Masa Pendudukan Jepang.

Pemerintah Jepang berusaha mengakomodasi 2 kekuatan, Islam dan Nasionalis Sekuler. Jepang berpendapat bahwa organisasi-organisasi Islamlah yang sebenarnya mempunyai massa yang patuh dan hanya dengan pendekatan agama, penduduk Indonesia ini dapat dimobilisasi. Oleh karena itu organisasi Non-Keagamaan dibubarkan. Sedangkan organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah, MIAI, Masyumi diperkenankan kembali meneruskan kegiatannya. [10]

Bagi golongan nasionalis dibentuk lembaga-lembaga baru, seperti Gerakan Tiga A ( Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia ) ( Mei 1942 ) dan Poesat Tenaga Rakjat ( Poetera ) ( Maret 1943 ). Pemimpin tertingginya adalah Sukarno yang dibantu oleh Drs. Moh. Hatta, Ki hajar Dewantara, dan K.H Mas mansur, yang dikenal dengan empat serangkai.

Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan mengeluarkan maklumat Gunseikan no. 23 / 29 April 1945, tentang pembentukan BPUPKI, badan ini didominasi oleh golongan nasionalis sekuler. Di sinilah Sukarno mencetuskan ide Pancasilanya. Meskipun di dalam rumusan Pancasila itu terdapat prinsip Ketuhanan, namun pada dasarnya negara dipisahkan dari agama.[11] Pada prinsip ketuhanan terdapat anak kalimat “dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Namun ini tidak memuaskan kedua belah pihak, dan berkat usaha Sukarno dan Agus Salim, pada akhirnya Piagam Jakarta diterima sebagai Mukaddimah Konstitusi dengan alasan bahwa ia merupakan suatu kompromi yang dicapai dengan susah payah.

C.  ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI SOSIAL ISLAM DALAM SUASANA INDONESIA MERDEKA.

1.      Masa Revolusi dan Demokrasi Liberal.

Pada waktu proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Piagam jakarta sama sekali tidak digunakan tetapi Sukarno-Hatta justru membuat teks proklamasi baru yang lebih singkat karena ditulis dengan tergesa-gesa. Selain itu BPUPKI  ( Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekann Indonesia ) ditingkatkan namanya menjadi PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekann Indonesia ), dan perubahan ini menyebabkan banyak anggota BPUPKI  dan panitia sembilan tidak muncul lagi, sehingga Presentasi Nasionalis Islam pun merosot tajam.

Dalam sidang PPKI Moh. Hatta meyakinkan anggota bahwa suatu konstitusi sekuler lah yang mempunyai peluang diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tujuh kata dalam anak kalimat sila pertama dihapuskan, bahkan Kantor Urusan Agama pun di tolak.[12]

Akan tetapi rupanya penghapusan tujuh kata dalam anak kalimat pada sila pertama itu tidak mengakhiri konflik ideologi yang telah berlangsung lama sejak sebelum kemerdekaan.

Dan yang sedikit agak melegakan hati umat Islam adalah keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP ), pengganti PPKI pimpinan Sutan Syahrir yang bersidang pada tanggal 25 – 27 November 1945. Komite ini membahas usul agar dalam Indonesia merdeka ini soal-soal keagamaan digarap oleh suatu kementerian tersendiri. Dan sedikit banyaknya keputusan inimerupakan kompromi antara teori sekuler dan teori musilm.

 

Dalam masa-masa Revolusi, konflik ideologi tidak begitu jelas, tetapi dapat disaksikan dan dirasakan melalui pergantian kabinet yang silih berganti.[13] Baru setelah pemilihan Umum pertama 1955, di dalam konstituante hasil pemilu itu, dialog ideologi kembali muncul secara terbuka, seperti yang terjadi dalam BPUPKI.

Tiga ideologi di atas memunculkan 3 alternatif dasar negara : Islam, Pancasila, dan Sosial Ekonomi. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya hanya ada 2 ideologi yang muncul yaitu Islam dan Pancasila. Dalam Pemilu 1955, tidak satu pun di antara aliran-aliran pokok dalam masyarakat Indonesia itu tampil sebagai pemenang. Yang muncul adalah suatu pertimbangan kekuatan yang mengharuskan adanya kompromi dalam bidang politik.

Usaha-usaha partai Islam dengan ideologi Islamnya dan partai nasionalis dengan ideologi  Pancasilanya sama-sama mengalami jalan buntu. Namun kemudian diakhiri dengan Dekrit Presiden 1959, konstituante dinyatakan bubar dan diberlakukan kembali UUD 1945. dalam Dekrit itu disebutkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 1945.[14]

Sementara itu organisasi Masyumi ( Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, al-Ittihadiyah, al-Jami’ah al-Washliyah, al-Irsyad, dan Persatuan Islam )sebelum masyumi dibubarkan , mereka mengundurkan diri.

2.      Masa Demokrasi Terpimpin.

Dengan bubarnya Masyumi, maka partai Islam tinggal NU, PSII, dan Perti. Partai-partai ini mulai menyesuaikan diri dengan keinginan Soekarno yang tampaknya mendapat dukungan dari dua pihak yang bermusuhan : ABRI dan PKI. Dasar partai-partai ini adalah ajaran agama : Al-Qur’an.

Walaupun partai-partai Islam ini melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Soekarno, tetapi secara keseluruhan peranan partai-partai Islam mengalami kemerosotan. Tak ada jabatan menteri berposisi penting yang diserahkan kepada Islam sebagaimana yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer. Satu-satunya kepentingan Islam yang diluluskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pengajaran agama di Universitas dan Perguruan Tinggi.[15]

Di masa ini, Sukarno kembali ingin menyalurkan ide lamanya Nasakom, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis”sekuler”, Islam, dan komunis. Akan tetapi idenya itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Peranan partai mengalami erosi, kecuali PKI yang memainkan peranan penting dan diliputi dengan semangat yang tinggi. Pancasila pun ditafsirkan sesuai dengan pemikirannya. Masa ini, karena lebih didominasi oleh PKI, memendam ketegangan antara Islam dan komunisme. Ketidakpuasan terjadi pada golongan nasionalis sekuler dan ABRI.

Masa Demokrasi Terpimpin itu berakhir dengan gagalnya Gerakan 30 September PKI tahun 1965 ( G 30 S / PKI ). Umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerjasama menumpas gerakan itu.[16]

3.      Masa Orde Baru.

Setelah Orde Lama hancur. Kepemimpinan Indonesia berada di tangan Orde Baru. Tumbangnya Orde Lama – yang Umat Islam ikut berperan besar di dalam menumbangkannya. – Memberikan harapan-harapan baru kepada kaum Muslimin. Namun, kekecewaan baru pun muncul pada masa Orde Baru ini. Umat Islam merasa meskipun PKI telah tumbang, kenyataan berkembang tidak seperti apa yang diharapkan. Rehabilitasi Masyumi, partai Islam berpengaruh yang dibubarkan Soekarno, tidak diperkenankan. Bahkan tokoh-tokohnya juga tidak diizinkan aktif dalam Partai Muslimin Indonesia ( Parmusi ) [17] yang didirikan kemudian.

Orde Baru sejak semula mencanangkan pembaharuan sistem politik. Pada tanggal 26 November 1966, dengan sebuah amanat dari Presiden, disampaikan kepada DPRGR: RUU kepartaian, RUU Pemilu dan RUU Susunan MPR, DPR dan DPRD. Yang kedua dan ketiga ditetapkan 22 November 1969. sedang yang pertama terhenti. Pada tanggal 9 Maret 1970, fraksi-fraksi parpol di DPR dikelompokkan. 3 tahun kemudian, Parpol difusikan ke dalam PPP dan PDI ( 5 Februari 1973 ). Pada tanggal 14 Agustus 1975 RUU kepartaian disahkan. Penataan kehidupan kepartaian berikutnya adalah penetapan asas tunggal, Pancasila, untuk semua Parpol, Golkar, dan organisasi lainnya, tidak ada asas ciri, tidak ada lagi ideologo Islam, dan oleh karena itu tidak ada lagi partai Islam.[18]

Asas tunggal merupakan awal dari era baru peran Islam dalam kehidupan berbangsa ini. Peran politik ( formal ) Islam tidak ada lagi, tetapi sebagai agama yang mengaku tidak memisahkan diri dari persoalan politik, tentu peran itu akan terus berlangsung. Mungkin dengan pendekatan yang berbeda.[19]

4.      Kebangkitan Baru Islam di Masa Orde Baru.

Dengan adanya pengasastunggalan itu, sebagian umat Islam menganggap bahwa penyalur aspirasi politik Islam hilang. Mereka khawatir terhadap ancaman skularisasi politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Ada anggapan bahwa dengan asas tunggal bagi kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan, identitas keislaman mereka akan semakin memudar.

Untuk merumuskan situasi baru itu sekaligus memasyarakatkan kebijaksanaan tersebut, beberapa kalangan yang sejak semula tidak melihat kemungkinan lain, dengan menyelenggarakan forum-forum yang berkaitan dengan aspirasi politik Islam. Depertemen Agama juga mengadakan seminar dengan tema “ Peran Agama dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila”.[20]

Sejak dekade 1970-an, kegiatan Islam semakin berkembang, yaitu dengan munculnya bangunan-bangunan baru Islam : mesjid-mesjid, mushalla-mushalla, madrasah-madrasah, juga pesantren-pesantren. Maka dengan adanya sarana itu semakin semaraklah jemaah shalat, pengajian-pengajian keagamaan, dan bahkan pengajian dan diskusi keagamaan memasuki hotel-hotel mewah dan merekrut elit-elit bangsa.[21]

Di samping itu, sejak dekade 1970-an juga banyak bermunculan apa yang disebut dengan intelektual muda muslim yang mempunyai ide-ide segar untuk masa depan umat. Seperti HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam ) tahun 1974, PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ), dan IMM ( Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ).

Departemen Agama dan IAIN juga berjasa dalam melahirkan guru-guru Agama, pendakwah, muballigh dalam jumlah yang besar. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang dibina olh Presiden Soeharto juga tidak bisa diabaikan. Demikian juga dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mendirikan MUI.

Dengan asas tunggal memang wadah politik umat Islam hilang. Namun, dengan pembaharuan politik bangsa ini, sebagaimana telah disebutkan, umat Islam terlepas dari ikatan yang sempit menuju dunia yang lebih luas.

Kegiatan-kegiatan sosial dan kultural mempunyai nilai-nilai yang lebih lenggeng daripada hasil perjuangan politik. Mungkin dengan alasan itu Muhammadiyah tidak berminat terjun ke dunia politik, dan karena itu pula NU melepaskan diri dari PPP.

Bukan hanya PPP yang menghimpun politisi-politisi muslim, Golkar, partai pendukung pemerintah ini banyak merekrut tokoh-tokoh Islam menjadi pimpinannya dan mewakili di DPR seperti DR. Nurchalish Madjid, K.H. Abdurrahman Wahid, dan lain-lain.

Dua Organisasi Islam terbesar di tanah air yaitu NU dan Muhammadiyah terus diperhatikan oleh setiap kekuatan politik.

Pengalaman di masa lampau jelas menggambarkan bahwa suatu pemikiran akan berkembang secara fleksebel apabila ia berakar dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.[22]

 P E N U T U P

Kesimpulan

  1. Pembaharuan dalam Islam ( gerakan modern Islam ) merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Yang terpenting di antaranya adalah gerakan Wahabi, sebuah gerakan Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaharuan Islam abad 20 yang lebih bersifat intelektual.
  2. Pada masa kolonial Belanda ada 3 kekuatan politik yang mencerminkan 3 ideologi : Islam, komunisme, dan Nasionalis Sekuler. Perpecahan mereka itu menurut Deliar Noer disebabkan oleh pendidikan yang mereka terima bersifat Barat.
  3. Pada masa pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang berusaha mengakomodasi 2 kekuatan, Islam dan Nasionalis Sekuler. Jepang berpendapat bahwa organisasi-organisasi Islamlah yang sebenarnya mempunyai massa yang patuh dan hanya dengan pendekatan agama, penduduk Indonesia ini dapat dimobilisasi.
  4. Dalam masa-masa Revolusi, konflik ideologi tidak begitu jelas, tetapi dapat disaksikan dan dirasakan melalui pergantian kabinet yang silih berganti.
  5. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Sukarno kembali ingin menyalurkan ide lamanya Nasakom, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis”sekuler”, Islam, dan komunis. Akan tetapi idenya itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Peranan partai mengalami erosi, kecuali PKI yang memainkan peranan penting dan diliputi dengan semangat yang tinggi. Pancasila pun ditafsirkan sesuai dengan pemikirannya.
  6. Orde Baru memberikan harapan-harapan baru kepada kaum Muslimin. Asas tunggal merupakan awal dari era baru peran Islam dalam kehidupan berbangsa ini. Peran politik ( formal ) Islam tidak ada lagi, tetapi sebagai agama yang mengaku tidak memisahkan diri dari persoalan politik, tentu peran itu akan terus berlangsung. Mungkin dengan pendekatan yang berbeda.
  7. Sejak dekade 1970-an, kegiatan Islam semakin berkembang, yaitu dengan munculnya bangunan-bangunan baru Islam, juga banyak bermunculan apa yang disebut dengan intelektual muda muslim yang mempunyai ide-ide segar untuk masa depan umat. Seperti HMI, PMII, dan IMM.

  DAFTAR PUSTAKA

 1.    Abdullah, Taufik ( Ed ),  Sejarah Umat Islam Indonesia,  Jakarta : MUI. 1991.

2.   Amelz ( ed ), HOS Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangan,  Jakarta : Bulan Bintang. 1952.

3.   Anshari, H. Endang Saifuddin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Bandung : Pustaka.1983.

4.   Boland, B.J, Pergumulan Islam di Indonesia,  Jakarta : Grafitipers. 1985.

5.   Dekmejian, R. Hrair, Islam in Revolution,  Syracuse, New York : Syracuse University Press. 1985.

6.    Legge, John D, Sukarno sebuah Otobiografi Politik,  Jakarta : SH. 1985.

7.   Madjid, Nurchalish, “Islam in Indonesia : Callengers and Oppurtunities”, dalam Mizan, no. 3, vol I, 1984.

8.    Mahendra, Yusril Ihza dalam Panjimas no. 284.

9.    Nasution, Harun. DR, Pembaharuan dalam Islam,  Jakarta : Bulan Bintang. 1975.

10.  Noer, Deliar. DR, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942,  Jakarta : LP3ES. 1980.

11.  _______________, Partai-partai Islam di Pentas Nasional,  Jakarta : Grafitipers. 1987.

12. Proyek Penelitian Keagamaan Balitbang Depag, 19Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila, 1984 / 1985.

13. Reid, Anthony & David Marr ( ed ),  Dari Raja Ali hingga Hamka, Jakarta : Grafiti Press. 1983.

14. Sukarno, Lahirnya Pancasila

15. Yatim, Badri. Dr,  Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

 



[1] Untuk lebih rinci baca DR. Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1975 ), hlm. 1 – 25.

[2] R. Hrair Dekmejian, Islam in Revolution, ( Syracuse, New York : Syracuse University Press, 1985 ), hlm. 18

[3] Baca DR. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, ( Jakarta : LP3ES, 1980 ).

[4] John D. Legge, Sukarno sebuah Otobiografi Politik, ( Jakarta : SH, 1985 ).

[5] Baca Amelz ( ed ), HOS Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangan, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1952 ), hlm. 94.

[6] Tentang pembagian nasionalis sekuler dan nasionalis agama baca H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, ( Bandung : Pustaka, 1983 ).

[7] Deliar Noer, Op. Cit, hlm. 39.

[8] Anthony Reid & David Marr ( ed ), Dari Raja Ali hingga Hamka, ( Jakarta : Grafiti Press, 1983 ), hlm. 59.

[9] Dr. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002 ), hlm. 263.

[10] Ibid.

[11] Sukarno, Lahirnya Pancasila.

[12] B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, ( Jakarta : Grafitipers, 1985 ), hlm. 110.

[13] DR. Deliar Noer, Partai-partai Islam di Pentas Nasional, ( Jakarta : Grafitipers, 1987 )

[14] Endang Saifuddin Anshari, Op. Cit.

[15] Taufik Abdullah ( Ed ), Sejarah Umat Islam Indonesia, ( Jakarta : MUI, 1991 ), hlm. 405.

[16] Dr. Badri Yatim, Op. Cit, hlm. 269 – 270.

[17] B.J Boland, Op. Cit, hlm. 157 – 162.

[18] Baca Yusril Ihza Mahendra dalam Panjimas no. 284.

[19] Dr. Badri Yatim, Op. Cit, hlm. 271.

[20] Baca Proyek Penelitian Keagamaan Balitbang Depag, Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila, 1984 / 1985.

[21] Baca Nurchalish Madjid, “Islam in Indonesia : Callengers and Oppurtunities”, dalam Mizan, no. 3, vol I, 1984.

[22] Dr. Badri Yatim, Op. Cit, hlm. 272 – 275.