Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
Penyandang Cacat
Pasal 67
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.… Read More
Pasal 76
(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.… Read More
Dalam Kepres No. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat 2 berbunyi : Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.… Read More
Selamat malam. Saya ingin bertanya. Masalah SK Gub 1727/01-B/HK/2013 tentang Pemberian Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung itu yang katanya bertentangan dengan Perpres Nomor 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).… Read More
Berikut adalah pasal-pasal tentang penghinaan dalam KUHP:
Pasal 310
BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 1
(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.… Read More
WHETHER LAW IS PRIMARY SYSTEM OF GENERAL RULES OR THE LEGAL ORDER AS CONGLOMERATION OF CONCRETE DECISIONS BY LEGAL TRIBUNAL
SOSIOLOGI HUKUM
Oleh : Rasyid Rizani, S.HI., M.HI
(Hakim pada Pengadilan Agama Najawa – NTT)
Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain.… Read More