0 Comments

Pasal-Pasal tentang Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

PASAL-PASAL TENTANG PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
(UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 67 sd 101)

Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
Penyandang Cacat

Pasal 67
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.… Read More

0 Comments

Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana

Bab VIII – Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana

Pasal 76
(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.… Read More

0 Comments

Arti “Hak” dalam Pasal 12 ayat (2) Kepres no 42 tahun 2002

PERTANYAAN:

Dalam Kepres No. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat 2 berbunyi : Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.Read More

0 Comments

Upaya Hukum jika SK Gubernur bertentangan dengan Perpres

PERTANYAAN:

Selamat malam. Saya ingin bertanya. Masalah SK Gub 1727/01-B/HK/2013 tentang Pemberian Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung itu yang katanya bertentangan dengan Perpres Nomor 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).Read More

0 Comments

Pasal-Pasal tentang Penghinaan dalam KUHP

Berikut adalah pasal-pasal tentang penghinaan dalam KUHP:

Pasal 310

  1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Read More

0 Comments

Daluarsa Tindak Pidana dalam Perundang-undangan

BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA

DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

 

Pasal 1

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.… Read More

0 Comments

Law As Primary System Of General Rules

WHETHER LAW IS PRIMARY SYSTEM OF GENERAL RULES OR THE LEGAL ORDER AS CONGLOMERATION OF CONCRETE DECISIONS BY LEGAL TRIBUNAL

  1. Law is always a general statement
  2. This is viewed as a mainstay of the ideology of liberalisme
  3. Equity was justified correction of law where it waas defective because of its generality.
Read More

0 Comments

Pengantar tentang Ilmu Sosiologi Hukum

SOSIOLOGI HUKUM

Oleh : Rasyid Rizani, S.HI., M.HI

(Hakim pada Pengadilan Agama Najawa – NTT)

 

            Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain.… Read More