Dasar Hukum Pelayanan Prima dalam Perbankan

PERTANYAAN:

Assalamu’aikum.
Bagaimana jika di suatu bank ada perbedaan antara nasabah yang menyetor di atas 25 juta lebih cepat dibandingkan dibawah 25 juta. yang ingin saya tanyakan, bagaimana tindakan hukum yang terkena dalam kasus tersebut dan apakah hal tersebut termasuk diskriminatif ?Read More

Janji Memuluskan Pinjaman Kredit di Bank

PERTANYAAN:

Kami minta tolong kepada seseorang (nama: A ) untuk membantu pengurusan pinjaman bank, dengan iming2 bisa memaximalkan plafon pinjaman sampai 80-90% dari nilai agunan. masalahnya timbul, karena A secara sembunyi2 minta uang fee sebesar 2,5% kpd istri saya. padahal kesepakatannya fee akan diambil berbarengan ketika pinjaman bank cair.Read More

Kedudukan Bank dalam KPR

PERTANYAAN:

Dengan hormat,

Saat ini saya sedang dalam masa KPR dengan sebuah Bank Syariah, Bank Syariah tersebut adalah tunjukkan dari developer untuk pengurusan KPR.
Sudah lebih dari dua tahun ini saya melakukan cicilan (dari 15 tahun) dan saya tidak memegang dokumen apapun, setiap di tagih ke Bank atau developer selalu tidak jelas.Read More

Syarat Sah Melakukan Perjanjian Kredit di Bank

PERTANYAAN:

Seorang yang berusia 20 tahun dan sudah bekerja sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan, apakah bisa melakukan perjanjian kredit di bank? 

Adi Chirmansyah

JAWABAN:

Saudara Penanya yang kami hormati
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah berkunjung ke website kami.

Menurut Pasal 1(11) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No.… Read More

Menang Lelang, Pihak Bank Tidak Menyerahkan SHGB

PERTANYAAN:

Yth. Bpk/Ibu
Pengasuh Konsultasi Hukum Online
Ditempat

Dengan hormat,
Pada akhir bulan Desember tahun lalu, saya memenangkan lelang property yang diadakan di KPKLN setempat atas permintaan salah satu bank syariah setempat, dimana property yang dilelang adalah property jaminan kredit yang tidak terbayar oleh debitur.Read More

Sertifikat Tanah tidak Sesuai PBB Dapatkah dijadikan Jaminan?

PERTANYAAN:

Assalammualaikum,,,
Selamat siang pak,,
Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai Akta Jual beli :
Saya ingin melakukan penandatanganan AJB,,dalam akta jual beli tersebut nantinya harga jual yang dicantumkan adalah bukan harga sebenarnya dari transaksi jual beli tanah saya, tetapi harganya agak diturunkan (sesuai dengan PBB), maksudnya supaya bayar pajaknya nggak kemahalan,, yang ingin saya tanyakan,, dapatkah hal tersebut dibenarkan,,,?Read More

Upaya Hukum Menyelesaikan Tunggakan Hutang di Bank

PERTANYAAN:

Assalamu’alaikum wr wb.

Saya ingin bertanya pak saya berhutang pada Bank X senilai 16 jt dengan jaminan sertifikat tanah senilai ratusan juta, masa kontrak 3 tahun untuk modal usaha, awalnya angsuran berjalan lancar selama 2 tahun kemudian saya mengalami kolep dan angsuran mulai tersendat, saya nunggak 3 bulan tetapi setiap bulan saya mulai lancar mengangsur kembali seperti biasanya hanya saat 3 bulannya masih belum terbayar, pihak bank tersebut selalu mengintimidasi saya dengan mengatakan katanya tanah tersebut mau dipatok oleh bank, padahal saya ada itikad baik melunsinya, sekarang angsurannya kurang 1 bln ditambah yg nunggak 3 bln jadi total 4 bln harusnya bulan ini sudah selesai masa kontraknya, yang ingin saya tanyakan:

  1. Apakah boleh saya mengangsur tunggakan 3 bln tersebut dengan cara mengangsur seperti biasa 1 bulan 1 x angsuran hingga selesai ?
Read More

Bolehkah Berhaji dengan berhutang?

Dalam Alquran Allah Swt berfirman: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali Imran: 97).

Para ulama sepakat menyatakan bahwa kewajiban berhaji hanya dibebankan kepada seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah memiliki syarat “istitha’ah” atau kemampuan.… Read More

Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH
Oleh : Rasyid Rizani, S.HI., M.HI
(Hakim pada Pengadilan Agama Bajawa – NTT)

PENDAHULUAN

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.… Read More